]
Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kewajiban pemengang IPR Selain hak-hak di atas, pemegang IPR mempunyai kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 60, yaitu : Melakukan kegiatan penambangan paling
[
سؤال
0183;Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku segera melegalkan aktivitas tambang emas di gunung botak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat "Saat ini Pemerintah Kabupaten Buru sedang mengambil langkah-langkah[سؤال
0183;8 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 1 angka 2 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan,[سؤال
]
Legalitas Edisi Desember 2017 Volume IX Nomor 2 ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) 221 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembawa Hasil Pertambangan.– Ike Yulainto Wicaksono, Abdul Bari Azed pengusaha emas berlomba untuk
[سؤال
0183;Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas illegal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum, antara lain dengan memberikan sanksi pidana[سؤال
]
Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis peraturan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
[سؤال
]
datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru
[سؤال
0183;Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perizinan pertambangan di Indonesia. Pemberian izin merupakan salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah, dimana dalam hal pemberianسؤال
0183;Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepolisian dalam penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di PT Antam Tbk Kabupaten Bogor, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penegakan hukum yang[سؤال
]
Legalitas Edisi Desember 2017 Volume IX Nomor 2 ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) 221 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembawa Hasil Pertambangan.– Ike Yulainto Wicaksono, Abdul Bari Azed pengusaha emas berlomba untuk
Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 02 Desember 2018. 103-111. 103 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Indonesia : Studi Penambangan di Gunung Botak Maluku
[سؤال
0183;Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perizinan pertambangan di Indonesia. Pemberian izin merupakan salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah, dimana dalam hal pemberianuntuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. E. Tahapan Penambangan 1. Pembersihan Lahan Untuk menyiapkan lahan yang siap untuk ditambang, dilakukan kegiatan pembersihan lahan
[سؤال
]
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas maraknya kegiatan penambangan emas ilegal khususnya yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut erat kaitannya dengan faktor pendorong kegiatan penambangan emas ilegal, seperti faktor ekonomi. Pelajari tentang dampak kegiatan penambangan emas, upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan, dan hukum
[سؤال
0183;peraturan perundang-undangan di bidang Iingkungan hidup serta keselamatan pertambangan, dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan Mineral dan Batubara; 14. menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional;Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 02 Desember 2018. 103-111. 103 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Indonesia : Studi Penambangan di Gunung Botak Maluku
[سؤال
]
Terdapat kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) untuk menyelesaikan hak at Menurut penjelasan umum UU 4/2009 menyatakan salah satu pokok pikiran dalam undang-undang tersebut adalah pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia,
[سؤال0183;Penambangan Emas Tanpa Izin memberi dampak negatif terhadap produksi pertanian yang ada disekitar areal tambang, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. View full[سؤال
]
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Arfiani,Syofirman Syofyan*, Sucy Delyarahmi,Indah Nadilla. Email: pemantau pembentukan peraturan perundang-undangan itu sulit untuk diperoleh oleh masyakat. Mirisnya lagi tanpa adanya
[سؤال
0183;Perbesar Sejumlah warga menyaksikan dari dekat kegiatan Tim SAR untuk mengevakuasi korban yang tertimbun longsor di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Buranga, Kec.Ampibabo, Kab. Parimo, Kamis pagi.[سؤال
0183;Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan di Solok Selatan dengan menyederhanakan prosedur perizinan pertambangan dan memastikan transparansi dalam proses penerbitan izin, melakukan rehabilitasi lingkungan pada area yang telah[سؤال
]
Penambangan emas di Kabupaten Bungo menimbulkan banyak masalah bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bungo. Pasalnya, pertambangan tidak diatur dalam peraturan daerah, padahal pertambangan emas tanpa izin (PETI) memiliki dampak
[سؤال
]
Terhadap Aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Sekitar Kawasan Hutan Pematang Gadung between the (Relationship Level of Knowledge and People’s Attitudetoward Illegal Gold Mining Activities around the Area
[سؤال
]
Permenlh No. 4 Tahun 2012 Tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan
[سؤال
0183;Disharmoni (ketidakharmonisan) peraturan perundang-undangan juga terjadi karena egoisme sektoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum. Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan di[سؤال
]
operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Putra et al., 2023). PETI adalah kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang di lakukan oleh sebagian masyarakat, PETI (Penamambangan Emas
[سؤال
0183;Peningkatan Literasi Keuangan untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045 Jumat, 18 Oktober 2024 sepanjang penyimpanan tersebut diharuskan dan/atau diperkenankan sesuai dengan kebijakan retensi data milik BRI serta peraturan perundang-undangan[سؤال
]
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENAMBANGAN PASIR DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN FAKFAK (Studi Kasus Penambangan Pasir Ilegal di Pantai dan Perairan Pulau Panjang dan Pulau Ega, 2021 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan penambangan pasir di wilayah pesisir Kabupaten Fakfak dan
[سؤال
]
Menjawab pertanyaan Anda, setiap orang dilarang membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Lebih lanjut, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dengan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi
&سؤال
0183;Akan tetapi, pengaturannya dalam berbagai undang-undang di Indonesia dilakukan secara beragam sehingga perlu untuk di samakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan batas usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di[سؤال
]
penambang emas, sebagai kegiatan perekonomiannya (Palapa dan Maramis, 2014). Namun dalam operasionalnya kegiatan penambangan ini tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disingkat dengan
[سؤال
0183;hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas[سؤال
]
Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato BORNEO Law Review Desember, Volume 6 Issue 2 238 Indonesia sangat dikenal dengan negara yang
[سؤال
نحن نقدم منتجات مخصصة وخدمات تشغيل الوكالة وفقًا لاحتياجاتك.
الحصول على الاقتباس